ARTIKEL PENDIDIKAN | SELAYAKNYA JABATAN DEMI LAYAKNYA PENDIDIKAN

Orang, uang, dan fasilitas. Ketiganya punya ikatan erat dan pengaruh besar dalam wujudkan tujuan pendidikan. Tak dapat dipungkiri jika pendidikan mempunyai peranan penting dalam setiap sektor kehidupan. Oleh karena itu sangat diperlukan keseriusan dalam pengelolaannya. Baik dari segi SDM, dana, maupun dari infrastrukturnya. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Jika satu saja tak terpenuhi maka tujuan pendidikan pun hasilnya akan timpang, hasil takkan maksimal.

Begitupun terhadap semua pihak dari sumber daya manusianya, diperlukan sinergi yang baik dalam melaksanakan pendidikan ini. Baik dari peserta didik, pendidik, orangtua peserta didik, masyarakat sekitar, dan pemerintah. Dengan adanya sinergi yang baik, maka tujuan pendidikan akan lebih mudah diwujudkan. Semua pihak pasti punya peran penting demi terwujudnya tujuan tersebut, jadi, mari maksimallah bermain peran pada selayaknya peranan.

Berkaitan dengan pihak pemerintah terkait dalam pembangunan pendidikan, yang sekarang pelaksaan pendidikan di daerah diserahkan tanggungjawabnya pada pemerintah daerah. Hal ini menjadi sebuah langkah baik untuk dunia pendidikan. Karena dengan limpahan ini maka pemerintah daerah diharapkan lebih maksimal untuk berjuang dengan jabatannya. Dengan lebih dekat, pendidikan akan lebih mudah diarahkan karena permasalahan pendidikan yang ada lebih jelas tampak. Pemda lebih mudah memahami kondisi pendidikan di derahnya secara nyata. Pemda juga lebih mudah menjangkau di segala kondisi di daerahnya. Pemda lebih bisa mengena langsung ke titik-titik permasalahan yang akan diatasi.

Dari gambaran di atas, sepertinya kendala apapun akan mampu kita lalui. Secara SDM khususnya dari pihak orang-orang yang menjabat sebagai pemerintah daerah, dari pendanaan, dan infrastruktur, pastinya Pemda sudah bisa memperhitungkan. Jika amanah maka pendidikan kan jadi berkah. Meskipun di lapangan tidaklah sesederhana seperti kalimat yang dituliskan. Karena nyatanya masih ada berbagai keluhan berkaitan dengan dana yang minim, infrastruktur yang tidak memadai, yang menjadi sebuah kendala bagi majunya pendidikan.

Dari segi pembangunan, ada keluhan dari sekolah yang beberapa kali dan sudah beberapa tahun usulan pembangunan terabaikan. Bantuan untuk gedung kantor, WC, dan gedung lain seperti perpustakaan tak segera datang. Sementara memakai gedung lain dianggap penyalahgunaan. Dengan jumlah peserta didik yang banyak, kebutuhan WC tak terpenuhi, maka proses pembelajaran pun pasti terpengaruhi. Sepertinya sepele.

Guru yang tak punya kantor, pindah sana pindah sini. Berkas keadministrasian terbengkalai. Tumpuk-menumpuk tak rapi. sementara urusan berkas diharapkan baik dan rapi. Jika pas dapat bantuan hasil tak maksimal. Bangunan baru jadi, atap sudah terbuka paku pergi entah ke mana. Pagar dengan pintu gerbang, baru jadi, dalam satu bulan tak layak digunakan. Pintu ditutup ambruk, lepas dari jalur yang terlihat sejadinya saja. WC sejak serah terima tak maksimal dapat dimanfaatkan. Layakkah hal seperti ini? Entah ada apa dalam hal ini? Rasanya tak mungkin pemerintah mengucurkan dana yang hanya main-main saja. Hanya sekedar wujud tanpa memikirkan kualitas. Sangatlah sayang, jika anggaran tetap keluar namun fasilitas tak dapat digunakan. Tentu sangat perlu evaluasi di sini. Karena pihak peserta didik dan pendidik tak mungkin mengurusi hal ini. Yang lebih berperan otomatis di bidang ini adalah pihak pemda yang punya jabatan terkait. Karena tanggungjawab sudah disanggupi, sudah dekat, maka datangi, amati, evalusi.

Kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah juga perlu dilakukan. Terutama yang berkaitan dengan adanya pandemi ini, seperti kebijakan penghapusan UN yang dinilai sangat tepat. Selain banyak yang merasa lega karena di situasi seperti ini, tanpa ujian pun masih bisa lulus, juga karena nilai hasil UN peserta didik tak dapat dijadikan sebagai ukuran suksesnya tujuan pendidikan. Masih perlu dievaluasi secara ketat dan bertahap. Karena pada kenyataannya teori tak sepadan dengan yang ada di lapangan.

Kebijakan lain yaitu digunakannya kurikulum darurat. Ini sangat membantu mengurangi beban belajar bagi peserta didik dan pendidik di kala pandemi ini. Meski pada kenyatannya perlu olah pikir dan kreativitas lebih untuk melaksanakan ini. Kemudian kebijakan rencana asesmen nasional sebagai pengganti UN yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2021. Diharapkan proses dan hasilnya maksimal tanpa rekayasa, meski masih tahap pertama. Ada juga kebijakan bantuan kuota belajar. Pastinya ini sangat membantu meringankan beban perekonomian bagi peserta didik/orangtuanya dan pendidik. Meski dalam pelaksanannya harus dievaluasi dengan cermat. Karena dari segi kualitas hasil belajar masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hanya ramai-ramai bergembira dapat gratisan tapi tidak dimanfaatkan sesuai arahan. Nah, ini akan menjadi kecemburuan juga bagi peserta didik dan pendidik yang tidak mempunyai hp, atau juga yang daerahnya tak terjangkau internet. Untuk itu perlu evaluasi lebih cermat demi pendidikan yang merakyat dan bermartabat.

Adanya rencana digitalisasi sekolah pada tahun 2021 tentu saja sangat banyak menelan dana yang rencanaya dianggarkan sebesar Rp 1.175 triliun untuk sarana prasarana pendidikan (peralatan TIK). Ini tentunya tidaklah sedikit. Maka dalam pelaksanannya perlu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang benar-benar matang disertai evaluasi yang jujur . Tidak hanya sekedar mengejar pujian sementara banyak hal terabaikan. Dan masih ada beberapa kebijakan lain seperti program merdeka belajar, relaksasi dana BOS, pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan program organisasi penggerak (POP). Diharapkan pihak pemda terus melakukan evaluasi terhadap proses kebijakan ini dan selalu melakukan perbaikan dari evaluasi yang didapatkan secara nyata di lapangan. Sehingga selayaknya jabatan mampu mewujudkan bagaimana layaknya pendidikan. Dari sini maka semua aspek kehidupan pun turut tercerahkan.